Soal Rencana Ubah Wantimpres Jadi DPA, Sekjen PDIP: Suara-Suara Kritis Harusnya Didengar - News Berita

Berita, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi rencana DPR yang ingin mengubah Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Hasto berharap tim penyusun undang-undang mendengar aspirasi dari publik. Kritik soal rencana perubahan Wantimpres menjadi DPA salah satunya datang dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK).

"Suara-suara kritis seharusnya didengarkan oleh penyusun undang-undang. Jangan sampai fenomena-fenomena autocratic legalisme itu dibiarkan terjadi," kata Hasto di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (20/7/2024).

Hasto mengatakan, dirinya sependapat dengan para pakar, termasuk Jusuf Kalla bahwa DPA ini bukan sekadar nama.

"Ketika menggunakan nama Dewan Pertimbangan Agung, itu seluruh memori kolektif kita terhadap lembaga tersebut harus dilakukan melalui amandemen konstitusi," ujar dia.

Hasto menyebut, Dewan Pertimbangan Presiden bukan hanya sekadar menempatkan orang per orang tertentu, tapi ini mengandung fungsi untuk memberikan pertimbangan pada presiden.

"Apalagi sifatnya yang agung sehingga ada implikasi pada tata pemerintahan kerajaan ketika hal tersebut harus menggunakan nama seperti itu," ucap Sekjen PDIP.

Sementara terkait wacana dimasukkannya nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Hasto menjawab.

"Namanya kan DPA bukan Presidential club. Jadi people club ya itu jauh lebih baik. Jadi enggak ada itu ya, jadi Bu Mega ketepatan pada tugas beliau ya telah dipercaya oleh presiden selaku Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Ketua Dewan Pengarah BRIN itu tugas yang tidak ringan dan juga sekaligus sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan," katanya menandaskan.