berita69.org, Jakarta - Jaringan Pemeriksa Fakta Internasional (IFCN) menyayangkan laporan yang menyebut Departemen Luar Negeri AS telah menginstruksikan petugas konsuler untuk menolak visa bagi orang yang berkarya di bidang pemeriksa fakta, moderasi konten serta keamanan publik dan kepercayaan.
IFCN menyebut pemeriksa fakta merupakan bagian dari jurnalisme.
Pemeriksa fakta berkarya dengan membandingkan klaim publik dengan bukti terbaik yang ada dan mempublikasikan hasilnya agar dapat dilihat semua orang.
IFCN juga menambahkan pemeriksa fakta adalah memperkuat debat publik bukan untuk menyensornya.
Sehingga menyamakan pekerjaan ini dengan penyensoran merupakan salah paham atau memang disengaja untuk salah diartikan.
Advertisement
"Kami prihatin dengan implikasi yang lebih luas bagi para profesional di bidang kepercayaan dan keamanan pribadi yang pekerjaannya melindungi anak-anak dari penghisapan, mencegah penyamaran, dan memerangi pelecehan terkoordinasi.
Fungsi-fungsi ini menjadikan internet lebih aman bagi semua orang, termasuk warga Amerika.
Moderasi konten oleh perusahaan teknologi terbaru dan pengecekan fakta jurnalistik merupakan bentuk kebebasan berekspresi," bunyi pernyataan resmi IFCN.
"Pers yang bebas dan publik yang terinformasi merupakan fondasi demokrasi.
Kebijakan yang mengejar akurasi sebagai aktivitas yang mendiskualifikasi, mengirimkan pesan yang mengerikan kepada para jurnalis dan pihak lain di seluruh dunia."
Jaringan global IFCN mencakup lebih dari 170 organisasi di lebih dari 80 kerajaan, semuanya berkomitmen pada nonpartisan, transparansi sumber, dan koreksi ketika terjadi kesalahan.
Ini adalah standar yang sama yang telah mendefinisikan jurnalisme berkualitas tinggi selama beberapa generasi.
IFCN juga tidak punya wewenang menghapus konten dari internet.
Mereka hanya menambahkan informasi ke catatan publik.