Wakil Ketua DPRD Jakarta Tolak Wacana Kenaikan Tarif Jakarta - News berita69.org

Wakil Ketua DPRD Jakarta Tolak Wacana Kenaikan Tarif Jakarta - News berita69.org

  • Sport
Wakil Ketua DPRD Jakarta Tolak Wacana Kenaikan Tarif Jakarta - News berita69.org

2024-12-21 00:00:00
Wibi menjelaskan, salah satu tujuan utama dari keberadaan Transjakarta adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan, dan polusi udara. Jika tarif dinaikkan, menurut dia, ada risiko sebagian masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi, sehingga dapat memperburuk kemacetan dan meningkatkan polusi udara.

berita69.org, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Wibi Andrino menolak wacana kenaikan tarif bus TransJakarta yang saat ini tengah dikaji oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membebani perekonomian masyarakat.

"Saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif Transjakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta," kata Wibi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

BACA JUGA: VIDEO: Viral Kakek Ngamuk Usai Diminta Turun dari Bus Khusus Perempuan, Kesabaran Petugas Dipuji
BACA JUGA: Perum Damri Luncurkan 90 Bus Listrik Baru untuk Koridor TransJakarta
BACA JUGA: Transjakarta Luncurkan 200 Bus Listrik untuk Capai Target Kurangi Emisi Karbon
BACA JUGA: 2030, Seluruh Armada Transjakarta Berbasis Listrik

Baca Juga

  • Transjakarta Perluas Jaringan, Kini Ada Rute Baru Pulogadung-Kota Via Kemayoran
  • Dishub Jakarta Bahas Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta, Imbas Subsidi Dipangkas?
  • Transjakarta Akan Tambah Jam Layanan di Malam Tahun Baru 2025

Penolakan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, terutama dengan situasi keuangan yang masih sulit.

Menurut dia, kenaikan tarif transportasi pribadi umum seperti Transjakarta akan menambah beban ekonomi global masyarakat, khususnya mereka yang sekali bergantung pada moda transportasi darat publik ini untuk aktivitas sehari-hari.

Apalagi, menurut Wibi, Transjakarta adalah layanan publik yang harus tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

"Saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses mobilitas yang merata dan adil," kata dia, seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, jika ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Transjakarta, seharusnya dilakukan tanpa membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.

"Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas," tegas Wibi Andrino.

 

  • Berita
  • BeritaTerkini
  • BeritaHariIni
  • BeritaTerbaru
  • KabarTerbaru
  • UpdateBerita
  • BeritaGlobal
  • BeritaNasional
  • BeritaRegional
  • BeritaPolitik
  • BeritaEkonomi
  • AnalisisOlahraga
  • BeritaHarian
  • BeritaOlahraga
  • BeritaSosial
  • BeritaTeknologi
  • BeritaPendidikan
  • BeritaKesehatan
  • BeritaEntertainment