berita69.org, Jakarta - Kendati kondisi komersial Indonesia saat ini dinilai masih baik dan stabil, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diharapkan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk merespon sejumlah tantangan perdagangan yang akan dihadapi.
Hal itu diungkapkan ekonom dari Fakultas Bisnis dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto, terkait kondisi perekonomian dalam negeri saat ini, seiring transisi pemerintahan dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kepada Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.
Baca Juga
- Prabowo Terima Kunjungan Utusan Khusus UEA dan UEA di Istana Merdeka
- Menteri Kehutanan Sebut Prabowo Minta Hutan Dijaga Demi Masyarakat
- Deretan Hoaks yang Dikaitkan dengan Presiden Prabowo, Simak Faktanya
“Kondisi perekonomian Indonesia sampai saat ini masih baik dan stabil, tetapi harus mulai meningkatkan kewaspadaan.
Perlu langkah-langkah strategis untuk merespons penurunan harga (deflasi) selama 5 bulan berturut, penurunan sekitar 9,5 juta orang kelas menengah, terjadinya PHK, dan ditambahkan kondisi ketidakpastian di luar negeri.
Waspada lebih baik daripada terlena,” ujar Teguh yang juga menjabat sebagai Dekan FEB UI.
Advertisement
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Indonesia Maju, Airlangga Hartarto, mengungkapkan kondisi finansial Indonesia terjaga solid.
Inflasi terbilang rendah dan stabil, namun volatile food diturunkan ke level rendah.
Kondisi pasar keuangan Indonesia pun relatif terjaga.
Nilai tukar rupiah relatif lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negeri di Asia lainnya yakni -1,05% year to date (ytd).
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga bertumbuh 3,94% ytd, bahkan mencapai all-time high pada level 7.905,39 pada 19 September 2024 lalu.
Rating investasi Indonesia pun positif.
Rating and Investment Information, Inc.
(R&I) mengafirmasi Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia pada peringkat BBB+, dua tingkat di atas investment grade dengan outlook positif.
Di sisi lain, sejumlah tantangan dihadapi pemerintah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, deflasi Indonesia sebesar 0,12% pada September 2024.
Deflasi ini menjadi yang kelima berturut-turut sepanjang tahun berjalan dan menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hal ini dinilai sebagai indikator pendapatan atau uang di masyarakat semakin sedikit atau pendapatannya menurun.
Salah satu pendorongnya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah.
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 53.993 tenaga kerja di-PHK per Oktober 2024.
PHK tersebut sebagian besar terjadi di industri manufaktur dengan 3 provinsi mencatatkan angka terbesar yaitu Jawa Tengah, Banten, dan Jakarta.
Jumlah penduduk kelas menengah yang selalu dibanggakan sebagai salah satu kemajuan ekonomi global pun menurun.
BPS mencatat persentase penduduk kelas menengah berdasarkan pengeluaran telah menurun dari 21,4% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024.